Palembang, 9/2/2010 (Kominfo-Newsroom) – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pers untuk mempertahankan pemberitaan yang berimbang dalam berbagai liputannya sehingga masyarakat mengetahui sebab akibat dan duduk perkaranya dengan jelas.
“Dengan demikian akan terjadi keadilan dalam pemberitaan, karena liputan beritanya seimbang,” kata Presiden pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Palembang, Selasa (9/2).
Ia menyontohkan, apabila mengeritik kebijakan seorang gubernur, maka pers harus memberikan kesempatan kepada gubernur tersebut untuk menjelaskannya, sehingga masyarakat akan mengetahui duduk perkaranya.
Presiden Yudhoyono juga mengharapkan agar pers nasional berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan nasional lima tahun mendatang.
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sangat jelas komitmennya untuk mendukung demokratisasi dan kebebasan pers.
Menurutnya, Presiden Yushoyono sangat jelas mendukung demokrasi dan kebebasan pers, dan menjamin tidak akan ada pembredelan terhadap pers.
“Presiden telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan pers dan berjanji memberikan pers peran dalam kebebasannya. Oleh karena itu, salah satu komitmen pemerintah terhadap pers adalah memperjuangkan sisi lain dari kebebasan pers melalui percepatan pembahasan RUU Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.
Namun demikian, kata Tifatul Sembiring, kebebasan pers juga harus terukur kontribusinya dalam dinamika perkembangan bangsa. Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan potensi pers untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Kami (pemerintah) mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama membangun kejayaan bangsa,” katanya.
Dalam puncak peringatan HPN 2010 di Palembang tersebut juga dilakukan penandatangan MoU berupa MoU tentang Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) antara PWI Pusat dan Kementerian Pendidikan Nasional RI, UNESCO dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono, Mendiknas RI Mohammad Nuh, Direktur UNESCO dan dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Juga ditandatangani Ratifikasi Perusahaan Pers oleh 18 pemilik perusahaan pers nasional.
Selain itu diserahkan penghargaan Number One Press Card oleh PWI Pusat kepada 18 tokoh pers nasional, di antaranya Rosihan Anwar, Jakob Oetama dan Herawaty Diah.
Kemudian diserahkan juga pemenang penghargaan karya jurnalistik Adinegoro kepada M. Fitrah (Suratkabar Singgalang/Karya Foto) dan Malela Mahargasari (Koran Tempo/Karya Tajuk), kemudian penghargaan Anugerah Spirit Jurnalisme kepada Rosihan Anwar, dan penghargaan Pena Emas kepada Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azzam. (T.Gs/ysoel)
