Jakarta, 9/2/1010 (Kominfo-Newsroom) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, kewirausahaan merupakan salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Namun demikian, menurut Muhaimin, Indonesia masih ketinggalan dalam mengembangkan semangat atau jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakatnya.

”Masyarakat Indonesia yang menggeluti dunia wirausaha jumlahnya hanya sekitar satu persen dari lebih dari 230 juta jiwa penduduknya. Padahal jiwa kewirausahaan itu lah yang diharapkan menjadi motor penggerak roda perekomian negara,” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa (9/2).

Ia mengakui bahwa pada kenyataannya, kemampuan sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja sangat terbatas, yaitu hanya 37 persen dari seluruh orang yang bekerja, sementara sektor informal mampu menyerap sebesar 63 persen.

Oleh karena itu, tambahnya, untuk ke depannya kewirausahaan mesti didorong melalui berbagai program dari pemerintah atau setiap kementerian, baik di pusat maupun di daerah yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat.

”Nantinya upaya mendorong dan mengembangkan wirausaha  akan menjadi suatu gerakan nasional yang didukung semua pihak. Untuk awalnya Kemnakertrans akan bekerja sama dengan Kemeneg Koperasi dan UKM serta Kemdagri RI,” katanya.

Muhaimin menjelaskan, kementeriannya sudah sejak lama menerapkan program-program yang mendorong kewirausahaan, baik di bidang ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian.

Ia mernyontohkan program padat karya, pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pendayagunaan tenaga pemuda mandiri profesional (TKPMP),  pemberdayaan masyarakat melalui terapan teknologi tepat guna dan pola pengembangan institusi lokal serta tenaga penggerak perluasan kesempatan kerja pedesaan ((TP2K2P).

”Selain itu, saat ini kami sedang mengembangkan kerja sama dengan  para pengusaha nasional, di antaranya Ciputra dan pihak akademisi perguruan tinggi untuk melatih pejabat dan instruktur dari 219 balai latihan kerja (BLK) sehingga bisa menyebarkan kewirausahaan,” katanya.

Kemudian di bidang ketransmigrasian, kewirausahaan juga telah menjadi bagian integral dari pembangunan kawasan transmigrasi dan  Kota Terpadu Mandiri (KTM) di seluruh Indonesia, dimulai dari tahap perencanaan, pelatihan, bimbingan teknis, pemberian bantuan modal dan pendampingan usaha serta kerja sama dengan investor.

”Proses pengembangan kewirausahaan melibatkan semua pihak, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, investor, pengelola hasil usaha dan pemasaran, lembaga keuangan dan perbankan serta semua orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan kewirausahaan di Indonesia,” katanya. (Az/ysoel)