“Penyebabnya adalah karena pencatatan dan pelaporan kas di bendahara pengeluaran yang tidak menggambarkan nilai yang wajar,” kata Menteri PU Djoko Kirmanto dalam   raker antara Komisi V DPR RI dengan beberapa menteri yang terkait, di gedung DPR, Jakarta, Selasa ( 9/2).
              Pencatatan dan pelaporan persediaan barang yang tidak memadai, sementara nilai neraca tidak  mencerminkan nilai sebenarnya.
              Kemudian ada 26 satuan kerja (satker)  untuk operasi irigasi  tidak membuat laporan keuangan  dan 159 satker  tidak menyampaikan laporan barang milik negara, sehingga membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimer bagi Kementerian PU.
             Hal lain, seperti inventarisasi dan penilaian aset tetap (BMN) belum memadai sehingga penyajian saldo aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya. "Alasan lain karena nilai dalam neraca belum mencerminkan nilai keseluruhan," katanya menambahkan.
            Untuk itu, pada tahun berikutnya dia berjanji akan  meningkatkan laporan keuangan dengan melakukan  rekonsiliasi internal dengan meningkatkan kemampuan SDM  di bidang keuangan dengan standar akuntasi Indonesia (SAI).
             Selain itu, juga melakukan pembinaan dengan pendampingan 400  auditor dari tim auditor dari Kemkeu serta berbagai Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAK).  
            Sementara itu, anggota Komisi V Abdul Hakim menambahkan, ketidakpatuhan pada perundang-undangan yang berindikasi pada tindak korupsi dan lambatnya pelaporan aset menjadi salah satu sebab opini disclaimer.
            Dia menyoroti Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  karena menampilkan laporan keuangan yang disclaimer, dan untuk itu Komisi V mendesak Kementerian PU memperbaiki laporan keuangannya.
           “Karena berkali-kali hasil pemeriksaan selalu disclaimer, untuk kami meminta Kementerian PU meningkatkan opini laporan keuangannya," kata Pimpinan Sidang Komisi V DPR RI Yosep Umar Hadi.  (mf/toeb)